Kasubdit Pembangunan Partisipatif : Prasasti merupakan Bagian Transparansi dan Pertanggungjawaban kepada Publik
Posting : 21 November 2011        Pengunjung : 2390
 


Plakat/Prasasti Sarana Prasarana PNPM Perdesaan

Kasubdit Pembangunan Partisipatif : Prasasti merupakan Bagian Transparansi dan Pertanggungjawaban kepada Publik





Kasubdit Pembangunan Partisipatif, Ir. Eko Sri Haryanto, berdialog dengan masyarakat di Desa Paslaten, Kecamatan Remboken, Minahasa, beberapa waktu lalu.

Semua kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan harus dapat diketahui oleh masyarakat, baik itu dalam bentuk informasi seperti di papan informasi, papan proyek kegiatan maupun media informasi lain yang dibuat masyarakat, misalnya dalam bentuk plakat/prasasti paska kegiatan.

Transparansi adalah salah satu prinsip program yang harus dilakukan, salah satunya melalui penyampaian informasi kepada masyarakat luas, mulai dari perencanaan, pelaksanaan maupun pasca pelaksanaan berupa hasil kegiatannya. Pada saat perencanaan dan pelaksanaan, informasi kegiatan diantaranya dapat disampaikan melalui media papan informasi dan papan proyek. Sementara untuk kegiatan yang telah selesai atau paska pembangunan fisik/prasarana melalui plakat/prasasti kegiatan.

“Sejak lima tahun lalu (2007), PNPM Perdesaan telah dibuktikan dengan karya nyata masyarakat dalam mengelola pembangunan secara partisipatif. Dengan demikian perlu adanya suatu tanda pada hasil-hasil program berupa plakat/prasasti paska pembangunan fisik prasarana, selain papan informasi dan papan proyek kegiatan masyarakat”, jelas Ir. Eko Sri Haryanto, Kasubdit Pembangunan Partisipatif, Ditjen PMD, Kemendagri, saat meninjau kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di Provinsi Sulawesi Utara.



Jembatan yang dikerjakan secara swakelola oleh masyarakat dengan bantuan dana dari PNPM Mandiri Perdesaan T.A. 2010 di Desa Kima Bajo, Kec. Wori, Kab. Minahasa Utara (kiri). Terlihat prasasti yang menandai jembatan tersebut (kanan).

Lebih lanjut Kasubdit Pembangunan Partisipatif mengatakan, plakat atau prasasti bukan untuk ‘gagah-gagahan’, tetapi merupakan bagian dari transparansi dan pertanggung jawaban kepada masyarakat. Dengan adanya prasasti tersebut dapat diketahui kapan dan siapa yang melaksanakan pembangunan sarana prasarana itu. Dengan demikian, semua kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan yang sedang atau akan dilaksanakan wajib dilengkapi dengan ‘paket transparansi’ yang terdiri dari; (a) papan informasi kegiatan, (b) papan proyek, dan (c) plakat/prasasti. Biayanya harus direncanakan pada saat proses Desain dan RAB oleh masyarakat dengan ketentuan maksimum Rp.750.000.

Ketentuan terkait ’paket transparansi’ ini berlaku untuk semua kegiatan sarana prasarana yang didanai oleh Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau lebih. Sementara untuk sarana prasarana yang jumlah BLMnya kurang dari Rp.100.000.000,- maka plakat/prasastinya tetap dibuat dengan menyesuaikan ketersediaan dana paket transparansi dalam kegiatan prasarana tersebut.

Ketentuan pengadaan paket transparansi kegiatan prasarana ini didasarkan pada surat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kementerian Dalam Negeri, nomor 414.2/669/PMD, tertanggal 12 Februari 2010, perihal Peningkatan Transparansi Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, yang ditujukan kepada seluruh Gubernur dan Bupati Lokasi PNPM Mandiri Perdesaan. Ke depan marilah kita tingkatkan penerapan prinsip transparasi dalam PNPM Mandiri Perdesaan khususnya dalam kegiatan sarana prasarana, yang salah satunya dengan menandai hasil kegiatan tersebut dengan plakat/prasasti, dengan harapan agar kepercayaan dan rasa memiliki oleh masyarakat terhadap hasil kegiatan program semakin meningkat. (hs)

home gallery profile portfolio gallery home
TNP2K KEMENKOKESRA BAPPENAS KEMENKEU KEMENDAGRI WORLD BANK






Konsultan Manajemen Nasional Komp. Bungur Indah No.1, Jl. Bungur, Kemang Utara Jakarta 12730
Copyright 2012 pnpm-pedesaan.or.id. All rights reserved.