Rp 657,2 Miliar untuk PNPM Mandiri Perdesaan di NTT
Posting : 09 December 2010      Pengunjung : 1820

Propinsi NTT dalam tahun 2011 mendapat kuncuran dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) senilai Rp 657,2 miliar, dialokasikan untuk 276 kecamatan, disalurkan dengan mekanisme bantuan langsung masyarakat (BLM).

Deputy Team Leader PNPM-MP Propinsi NTT, Urbanus Lora, saat ditemui di ruang kerjanya, Sabtu (4/12/2010), menjelaskan, dana BLM terdiri dari cost sharing pusat (APBN) senilai Rp 525.760.000.000 dan cost sharing daerah melalui Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB) atau APBD senilai Rp 131.440.000.000.

"Untuk tahun 2011, NTT mendapat penambahan dana BLM senilai Rp 66.887.500.000. Penambahan ini karena ada penambahan 31 lokasi kecamatan baru sehingga jumlah kecamatan menjadi 276 yang ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan PNPM-MP," katanya.

Menurut Lora, total bantuan dana PNPM Mandiri Perdesaan yang sebelumnya dikenal dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) untuk Propinsi NTT (selama 1998 - 2011) Rp 2.454.032.500.000.

Dana tersebut telah dan akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin perdesaan. Kegiatan tersebut berupa kegiatan ekonomi produktif, simpan pinjam khusus kelompok perempuan, penguatan kapasitas, pendidikan, kesehatan dan sarana  prasarana perdesaan.

"Selama kurang lebih 12 tahun ini, NTT mendapat kucuran dana PNPM Mandiri Perdesaan mencapai Rp 2,4 triliun lebih. Dana ini telah dapat  membiayai berbagai kegiatan yang diusulkan dan manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat," ujar Lora.

Menurut Lora, pada tahun 2011 juga akan dilaksanakan sebuah agenda Nasional yakni pengintegrasian PNPM Mandiri Perdesaan ke dalam sistem pembangunan reguler. Untuk itu perlu mendapat dukungan dari berbagai stakeholder, baik pemerintah kabupaten, DPRD dan masyarakat.

"Proses integrasi ini akan berlangsung dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014," katanya.

Sebagai persiapan menuju integrasi PNPM Mandiri Perdesaan, jelas Lora, pada tahun 2010 ini telah dilaksanakan semiloka SKPD dan DPRD di 20 kabupaten di NTT.

Selain itu, juga difasilitasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) untuk 2.476 desa di 245 kecamatan PNPM Mandiri Perdesaan.

"Akhir bulan Desember ini target kita akan rampungkan RPJM-Des karena hal ini menjadi syarat utama integrasi," ujarnya.

Lora menjelaskan, kehadiran PNPM Mandiri Perdesaan kurang lebih 12 tahun, dengan kucuran dana sudah mencapai angka Rp.2,4 triliun lebih ternyata tidak muda dipahami oleh semua pihak. Klaim bahwa PNPM Mandiri Perdesaan adalah program fasilitator atau konsultan, masih terus terdengar meski gaungnya kian mengecil. Belakangan, muncul pernyataan sejumlah pejabat di media massa yang bernada mengecam fasilitator, serta mencuat praduga, penggeneralisasian sejumlah kasus sehingga filosofi  program ini menjadi kabur.

"Akhir-akhir ini ada pernyataan pejabat yang menggeneralisir kasus, seolah-olah PNPM Mandiri Perdesaan telah kehilangan roh-nya. Ini sebuah pendistorsian makna program sesungguhnya," tegas Lora.

Lora mengatakan, PNPM Mandiri Perdesaan adalah program pemberdayaan berbasis masyarakat. Seluruh proses pelaksanaan kegiatan mulai dari perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban dilakukan sendiri oleh masyarakat.

Pihak luar, termasuk fasilitator berperan sebatas memfasilitasi.

Pada tahapan pelaksanaan kegiatan, dikerjakan oleh masyarakat sendiri melalui mekanisme swakelola.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini masyarakat selalu bermitra dengan pihak ketiga (supplier) khusus untuk pengadaan bahan dan alat yang dibutuhkan.

"Ada aturan, jika pengadaan bahan dan alat mencapai nilai di atas Rp 15 juta, maka harus dilakukan pelelangan. Dalam Proses pelelangan inilah melibatkan supplier. Tapi sebatas pengadaan bahan dan alat non lokal. Sedangkan pekerjaan tetap dilaksanakan oleh masyaralat, termasuk pengelolaan dana HOK," jelas Lora.

Lora menambahkan, kalau terjadi masalah di luar aturan yang ada, itu sifatnnya kasuistis. Dan setiap terjadi kasus pihaknya langsung turun ke lokasi untuk diselesaikan. Dulu memang, di beberapa lokasi dimana pekerjaan dikerjakan pihak ketiga, tapi itu langsung diselesaikan. Sekarang ini hal itu kecil kemungkinan terjadi. "Kita jangan menggeneralisir kasus. Memang pengaduan tentang hal ini kerap terjadi, tetapi setelah diuji petik di lapangan ternyata tidak benar. Yang terjadi justru kesalahpahaman pihak tertentu yang juga punya kepentingan," kata Lora.
 
Kehadiran fasilitator dan konsultan Jelas Lora, adalah mitra pemerintah dan masyarakat. Bukan atasan dan bawahan. Jika ada pihak yang mempersoalkan tentang koordinasi seharusnya datang dari kedua belah pihak.

"Jadi kalau ada fasilitator yang kurang koordinasi dengan pemerintah di kecamatan, itu salah. Tetapi juga tidak semuanya benar jika hanya fasilitator yang disalahkan," katanya.

Lora menjelaskan, PNPM Mandiri Perdesaan adalah program milik pemerintah dan masyarakat sehingga bukan saatnya lagi untuk diperdebatkan. Yang diharapkan adalah dukungan dan kerjasama semua pihak untuk mensukseskan program yang pro  masyararakat miskin.

Sumber : www.pos-kupang.com

Berita Terkait


  • Dusun Penghijauan, Sebuah Pulau di Tengah Pulau [...]
  • Pemeliharaan Proyek Pembangunan PNPM Mandiri Perdesaan Di Wilayah Ekstrem [...]
  • Kartini-kartini dari Sudut Sadu [...]
  • Impian Menjadi Nyata Saat Listrik Menyala [...]
  • PNPM Mandiri Perdesaan Bangun Pipa Bawah Laut [...]

home gallery profile portfolio gallery home
TNP2K KEMENKOKESRA BAPPENAS KEMENKEU KEMENDAGRI WORLD BANK






Konsultan Manajemen Nasional Komp. Bungur Indah No.1, Jl. Bungur, Kemang Utara Jakarta 12730
Copyright 2012 pnpm-pedesaan.or.id. All rights reserved.